Dtikinformasi.com, Surabaya || menindak lanjuti ketidak transparan dan tidak adanya pemberitahuan atas pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) di Pegirian Surabaya yang di lakukan oleh pemerintah kota Surabaya, para jagal dan pedagang daging se Surabaya akan melakukan demonstrasi serta aksi mogok kerja
Hal itu di sampaikan oleh kordinator aksi, Abdullah Mansur. menegaskan pahwa pemindahan yang secara sepihak ini saya dan seluruh para jagal termasuk pedagang daging se-Surabaya sangat kecewa atas pemindahan RPH Pegirian ke TOW (Tambak Oso Wilangun) .
Atas pemindahan tersebut kami bersepakat untuk mengambil langkah mengutuk keras pemerintah kota Surabaya dan direktur utama RPH Pegirian untuk mencabut surat edaran pemindahan ke TOW.
"Jika itu masih dilakukan dan bersikeras maka kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan melakukan aksi mogok di depan kantor DPRD kota Surabaya Samapi pemindahan di batalkan." Jelas Abdullah Mansur, Sabtu (27/12/2025).
Dengan adanya surat yang di layangkan pemerintah kota Surabaya melalui direktur utama RPH. Menurutnya sangat tidak mendasar dan saya selaku mewakili dari para jagal dan pedagang daging se-Surabaya sangat kecewa ibaratkan ini merupakan sebuah tamparan keras bagi kami.
Padahal sebelumnya kami sudah menghadiri Audensi dengan DPRD kota surabaya. pada Selasa (09/12/2025) namun pada saat itu kami belum mendapatkan kepastian, bahkan H. Mohammad Farid Hafif selalu ketua DPRD kota Surabaya Komisi B berjanji akan mengadakan audensi kembali.
Hingga kini belum ada titik temu, bahkan ada sebuah surat edaran yang di turunkan oleh pemerintah kota Surabaya melalui Direktur Utama RPH Pegirian dengan memaksa para jagal supaya melakukan aktivitas di Tambak Oso Wilangun Surabaya.
Dalam isi surat yang di terbitkan, tertulis bahwa bada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 para jagal diminta untuk mendaftar dan sudah beraktivitas melakukan pemotongan herwan di Tambak Oso Wilangun Surabaya.
"Namun surat tersebut merupakan hal yang sepihak karena kami belum menyepakati pemindahan tempat rumah potong hewan ke TOW dan pemindahan tersebut juga tidak dilibatkan para jagal." Katanya.
Lanjut Masur, menurutnya pihaknya sangat tertipu dengan adanya surat edaran itu, padahal audensi kemarin DPRD kota Surabaya setidak ada titik temu, pihaknya juga berjanji akan menggelar audensi ulang untuk mencari solusi kembali.Tetapi nyatanya sebelum adanya pertemuan kembali surat sudah di terbitkan,
Atas surat paksa ini pihaknya akan menggelar domo besar-besaran pada tanggal 12 Januari 2026 dengan kekuatan massa kurang lebih diatas 1000 orang dan akan menutup jalan di Surabaya.
"Dalam tuntutan kami, pemerintah kota Surabaya harus menata kebijakannya dane mencabut pemindahan RPH Pegirian ke TOW, jika itu masih dilakukan kami akan aksi mogok kerja selama sebulan penuh." Pintanya
lanjuti Mansur menegaskan bahwa pemindahan RPH Pegirian menurutnya sangat merugikan dan menyengsarakan para jagal dan pedagang daging. Karena Jelas Meraka akan kehilangan mata pencarian bagi mereka sendiri.
"Kita pastikan ada 500 sampai 1000 orang akan terputus, karena dalam momentum ini banyak orang atau karyawan jagal yang sudah membuat pernyataan pengunduran diri untuk tidak bekerja di RPH jika itu masih di pindahkan." Ujarnya.
Tambah Mansur, selain menggelar demonstrasi dan aksi mogok kerja pihaknya juga akan bersurat ke semua pihak terdiri dari Mendagri, bersurat kepada kejaksaan serta akan bersurat kepada presiden Prabowo supaya tau bahwa masyarakat kecil saat ini tengah menderita akibat ulah pejabat kota Surabaya.
Saya juga berharap kejaksaan supaya bisa mengaudit tempat yang baru bahwa kami melihat ketidak kelayakan dan ketidak sesuai terhadap anggaran yang sudah di gelontorkan pemerintah kota Surabaya.
"Surat nantinya kepada Mendagri dan presiden Prabowo untuk meninjau langsung kebawah karena masyarakat kecil saat ini lagi menderita dan masyarakat kecil butuh bantuan tangan pemerintah seperti presiden Prabowo." Tutupnya.
dibaca
Posting Komentar