Madas Nusantara DPW Jawa Timur Mendatangi SMAN 7 Surabaya Terkait Polemik Komite Sekolah



SURABAYA -- Dunia pendidikan di SMAN 7 Surabaya kembali menjadi sorotan. Tim Madas Nusantara DPW Jawa Timur pada Selasa, 12 Mei 2026, mendatangi pihak sekolah guna melakukan klarifikasi terkait dugaan intervensi dan rekayasa mekanisme pemilihan pengurus komite sekolah.

Kedatangan tim yang terdiri dari Ketua OKK DPW Jatim, Ketua Humas DPW Jatim, Ketua DPK Sukodono Sidoarjo, serta anggota Brikom ini dipicu adanya laporan dugaan pergantian kepengurusan komite sekolah yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Persoalan tersebut kini berkembang menjadi polemik yang menyita perhatian publik, khususnya di lingkungan pendidikan Jawa Timur.

Dugaan itu mengacu pada ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pembentukan dan pergantian pengurus komite sekolah secara terbuka, demokratis, dan melibatkan wali murid.

Sorotan tajam juga datang dari mantan Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Kunjung Wahyudi. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses serah terima kepengurusan komite sekolah lama kepada pengurus baru. Menurutnya, tidak ditemukan adanya rapat besar maupun musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh wali murid sebagaimana lazimnya proses pemilihan komite sekolah.

Bahkan, muncul dugaan bahwa proses penunjukan pengurus baru dilakukan secara terbatas tanpa mekanisme demokratis. Kepala sekolah disebut lebih banyak menunjuk beberapa wali murid tertentu dibanding membuka forum musyawarah secara menyeluruh kepada orang tua siswa.

Sementara itu, pihak sekolah yang diwakili Kepala Sekolah Mihtahul Huda bersama humas sekolah membantah tudingan tersebut. Dalam pertemuan klarifikasi, pihak sekolah menegaskan bahwa proses pergantian pengurus komite telah dilakukan secara mufakat dan sesuai prosedur internal yang berlaku.

Tim Madas Nusantara mengaku telah membawa sejumlah alat bukti serta keterangan narasumber yang dinilai valid untuk memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian mekanisme pemilihan. Hingga kini, polemik pergantian komite sekolah tersebut masih terus menjadi perhatian berbagai pihak dan diharapkan dapat segera menemukan titik terang demi menjaga transparansi serta marwah dunia pendidikan. Tim Liputan Satna,Dian

(Haikal)
Baca Juga

dibaca

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama