Dtikingormasi.com, Bangkalan - Di tengah geliat pembangunan nasional dan pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan Indonesia sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar perubahan kurikulum atau digitalisasi sekolah. Persoalan itu adalah arah. Pendidikan hari ini sedang berdiri di persimpangan: apakah ia akan menjadi alat emansipasi sosial, atau justru menjadi instrumen yang secara halus melanggengkan ketimpangan gender dan eksploitasi kelas pekerja?
Pertanyaan ini penting diajukan karena realitas pendidikan kita semakin menunjukkan paradoks. Di satu sisi, negara terus mempromosikan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Namun di sisi lain, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat ditentukan oleh kelas sosial, lokasi geografis, dan bahkan gender. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembebasan justru sering kali berubah menjadi mekanisme seleksi sosial yang mempertahankan hierarki lama.
Fenomena ini tampak jelas dalam cara pendidikan dikonstruksi hari ini. Sekolah dan perguruan tinggi semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Bahasa pendidikan berubah: dari “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi “meningkatkan daya saing sumber daya manusia”. Akibatnya, peserta didik lebih banyak dibentuk menjadi tenaga kerja yang adaptif terhadap industri daripada manusia yang memiliki kesadaran kritis terhadap struktur sosial di sekitarnya.
Logika pasar masuk terlalu jauh ke ruang pendidikan. Kampus berlomba menciptakan lulusan “siap kerja”, tetapi sering lupa membentuk warga negara yang mampu berpikir etis dan kritis. Pendidikan akhirnya diukur melalui angka serapan kerja, bukan keberhasilan membangun kesadaran sosial. Dalam situasi seperti ini, sekolah perlahan kehilangan fungsi humanisnya dan berubah menjadi perpanjangan tangan kebutuhan ekonomi.
Dampaknya sangat terasa pada kelompok rentan, terutama perempuan dan kelas pekerja. Ketimpangan gender di dunia pendidikan memang tampak semakin mengecil secara statistik, tetapi secara kultural masih kuat bercokol. Banyak perempuan berhasil masuk sekolah dan perguruan tinggi, namun belum sepenuhnya bebas dari stereotip sosial yang membatasi ruang geraknya.
Perempuan masih sering diarahkan pada bidang-bidang yang dianggap “feminin”, sementara ruang kepemimpinan dan pengambilan keputusan tetap lebih banyak didominasi laki-laki. Bahkan di lingkungan pendidikan sendiri, standar moral sering diterapkan secara timpang. Cara berpakaian perempuan lebih diawasi, ekspresi mereka lebih mudah dihakimi, dan keberanian mereka bersuara sering dianggap ancaman terhadap norma.
Yang lebih problematik, bias gender kini tidak selalu hadir secara terang-terangan, melainkan bekerja secara simbolik dan sistematis. Ia hidup dalam kurikulum, budaya sekolah, relasi kuasa, hingga pola komunikasi sehari-hari. Ketika siswa perempuan diajarkan untuk “menjaga diri” tetapi siswa laki-laki tidak diajarkan menghormati kesetaraan, pendidikan sedang mereproduksi ketimpangan dalam bentuk yang paling halus.
Pada saat yang sama, pendidikan juga semakin dekat dengan logika eksploitasi buruh modern. Generasi muda didorong untuk terus produktif, kompetitif, dan fleksibel menghadapi pasar kerja yang tidak stabil. Mereka dipaksa percaya bahwa kesuksesan sepenuhnya ditentukan oleh kerja keras individual, sementara faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, akses, dan relasi kuasa sering diabaikan.
Akibatnya, banyak anak muda tumbuh dengan kecemasan sosial yang tinggi. Mereka takut tertinggal, takut gagal, dan takut tidak memiliki nilai ekonomi. Pendidikan tidak lagi menjadi ruang pengembangan manusia, melainkan arena perlombaan tanpa akhir. Ironisnya, setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, tidak sedikit lulusan justru masuk ke dunia kerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan minim perlindungan.
Di sinilah pendidikan tampak sedang mengalami krisis makna. Ia tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai alat transformasi sosial, tetapi perlahan menjadi alat reproduksi sistem ekonomi yang timpang. Sekolah menghasilkan pekerja yang patuh terhadap sistem, bukan warga yang mampu mempertanyakan ketidakadilan.
Kritik semacam ini sebenarnya telah lama disampaikan oleh Paulo Freire melalui gagasannya tentang pendidikan pembebasan. Menurut Freire, pendidikan tidak boleh sekadar menjadi proses “menabung pengetahuan” kepada murid. Pendidikan harus melahirkan kesadaran kritis agar manusia mampu memahami dan mengubah realitas sosialnya. Ketika sekolah hanya melatih kepatuhan tanpa keberanian berpikir, maka pendidikan sedang menjauh dari hakikatnya sendiri.
Dalam konteks Indonesia hari ini, gagasan tersebut menjadi sangat relevan. Pendidikan kita terlalu sering menuntut siswa untuk menghafal, tetapi kurang memberi ruang untuk mempertanyakan. Kritik dianggap ancaman, bukan bagian dari proses intelektual. Padahal masyarakat demokratis membutuhkan warga yang mampu berdialog, berpikir mandiri, dan sensitif terhadap ketidakadilan sosial.
Lebih jauh lagi, negara juga perlu melihat bahwa persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik atau perubahan administratif. Pendidikan adalah persoalan visi peradaban. Jika orientasinya semata-mata pertumbuhan ekonomi, maka sekolah hanya akan melahirkan manusia yang terampil bekerja tetapi miskin kesadaran sosial.
Karena itu, reformasi pendidikan harus dimulai dari perubahan cara pandang. Pendidikan perlu dikembalikan sebagai ruang pembentukan manusia yang utuh: manusia yang kritis, setara, dan memiliki keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan. Kesetaraan gender harus diajarkan bukan sebagai slogan formal, melainkan sebagai budaya berpikir. Hak-hak pekerja harus diperkenalkan sejak dini agar generasi muda tidak tumbuh menjadi korban sistem yang tidak mereka pahami.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan suatu bangsa tidak hanya diukur dari seberapa banyak lulusannya terserap industri, tetapi juga dari seberapa jauh pendidikan mampu melahirkan manusia yang sadar akan martabat dirinya dan peka terhadap penderitaan orang lain.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mencetak pekerja, melainkan bangsa yang mampu melahirkan manusia merdeka.
dibaca
Posting Komentar