SAMPANG – Dtikinformasi.Com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan SPPG Yayasan HaQQul YaQin Pliyang, desa Tanggumong Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tengah menuai kecaman. Investigasi lapangan mengungkap adanya dugaan pelanggaran standar operasional serius yang mengancam keselamatan konsumsi penerima manfaat.
Aroma tidak sedap menjadi keluhan utama para penerima manfaat di Desa Tanggumong. Salah satu penerima kategori B3, membeberkan bahwa paket makanan yang diterimanya mengeluarkan bau menyengat saat dibuka. Hal senada diungkapkan oleh N, yang mengaku khawatir mengonsumsi jatah makanan tersebut karena kondisinya yang tampak tidak segar dan berbau.
Kondisi ini memicu kekhawatiran besar terkait aspek higienitas. Secara hukum, penyediaan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menabrak Pasal 86 dan 94 UU Pangan, serta Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.
Selain kualitas makanan, waktu distribusi menjadi sorotan tajam. Alih-alih tiba pada jendela waktu emas (pukul 06.00–08.00 WIB) sesuai standar Badan Gizi Nasional, makanan justru baru didistribusikan pada pukul 15.00 WIB.
Kejanggalan semakin menjadi-jadi ketika pihak sekolah melaporkan bahwa distribusi tetap dipaksakan meski ruang kelas sudah kosong.
"Dikirim sore hari, padahal murid sudah pulang," cetus salah seorang guru dengan nada kecewa pada kamis (16/4). Keterlambatan ekstrem ini diduga kuat menjadi penyebab utama menurunnya kualitas makanan hingga menimbulkan bau tidak sedap.
Upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaksana program hingga kini membentur jalan buntu. Kepala Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) Tanggumong, Dinda Ayu Alfiyanti Putri, tidak memberikan respons sedikit pun meski telah dihubungi melalui pesan singkat maupun panggilan telepon.
Lambannya penanganan dan buruknya transparansi dari pihak pelaksana memicu desakan agar Satuan Tugas (Satgas) segera turun tangan. Masyarakat menuntut adanya audit menyeluruh terhadap MBG Tanggumong, untuk memastikan anggaran negara tidak disalahgunakan untuk penyediaan pangan di bawah standar.
"Kejadian ini sangat merugikan penerima manfaat. Jika dibiarkan, program nasional ini hanya akan menjadi proyek formalitas yang mengabaikan esensi gizi bagi masyarakat," tegas laporan tim investigasi di lapangan.
(Tim Redaksi)
dibaca
Posting Komentar