Pekerjaan Proyek Saluran di Desa Krampon Diduga di kerjakan Asal-Asalan, Warga Sangat Kecewa



Dtikinformasi.com,- Sampang || untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu tempat di dukung dengan fasilitas yang memadaiterutama akses pada jalan merupakan keinginan masyarakat, sudah puluhan tahun di Desa Krampon Kecamatan Torjun tampak akses jalan dalam kondisi rusak di keluhkan warga setempat karena tak kunjung di perbaiki, pantauan salah satu tim Dtikinformasi dan Pak Mistuki Warta Suta indonesia Turun ke lapangan Mengenai Proyek Saluran dan Penggaliannya diduga tidak Sesuai RAB di lokasi PJ Krampon, Dusun Tokotoh, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, hal tersebut menuai sorotan tajam. Pasalnya, proyek tersebut diduga dikerjakan asal-asalan tanpa adanya papan nama proyek yang terpasang. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai transparansi dan kualitas pekerjaan.
 
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat bukanlah Saluran, melainkan perbaikan jalan poros yang kondisinya memprihatinkan. Warga mengeluhkan bahwa jalan tersebut sudah hampir sepuluh tahun tidak mendapatkan perbaikan.
 
Keluhan warga ini menuai dugaan adanya ketidak sesuaian antara kebutuhan real di lapangan masyarakat dengan proyek yang dijalankan. Proyek Saluran yang seharusnya memberikan manfaat, justru menjadi sumber kekecewaan karena dianggap tidak menjawab permasalahan utama yang dihadapi warga, yaitu akses jalan yang layak.
 
Ketiadaan papan nama proyek juga menjadi sorotan. Hal ini melanggar prinsip transparansi dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui informasi detail mengenai proyek yang sedang dikerjakan, termasuk anggaran, kontraktor, dan spesifikasi teknisnya.
 
Diharapkan, pihak terkait segera melakukan investigasi terhadap pekerjaan proyek Saluran ini. Jika terbukti ada penyimpangan, tindakan tegas harus diambil untuk memastikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.


Saat salah satu tim mencoba menghubungi PJ Kedes Krampon Sudarsono fia telepon tida ada jawaban, hingga berita ini diterbitkan.

( Tim)
Baca Juga

dibaca

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama