Dtikinformasi.con,- Surabaya || 24 Oktober 2025 – Proyek pemasangan box culvert di Jl. Juwingan, Surabaya, yang didanai dari Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (DAKEL), kini menjadi sorotan tajam. Warga sekitar menilai proyek ini dikerjakan secara tidak profesional, asal-asalan, dan terkesan amburadul, sehingga menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait kualitas dan keberlanjutannya.
Tim investigasi media ini melakukan pantauan langsung di lokasi proyek dan menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada pekerjaan yang tidak sesuai standar. U-dit yang digunakan terlihat memiliki banyak retakan, namun tetap dipaksakan untuk dipasang meskipun kondisi debit air masih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kekuatan dan ketahanan box culvert dalam jangka panjang, serta potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
Ketika dikonfirmasi, pelaksana atau pengawas lapangan proyek bersikukuh bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Namun, pernyataan ini sangat bertentangan dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan keluhan yang disampaikan oleh warga. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk menutupi praktik-praktik yang tidak benar dalam pelaksanaan proyek.
Lebih lanjut, pihak pelaksana proyek diduga telah mengabaikan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tindakan ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek, yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Masyarakat Jl. Juwingan dengan tegas meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap masalah ini. Mereka berharap agar proyek ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi warga Surabaya. Warga juga menuntut agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek yang didanai oleh DAKEL, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan transparan.
Warga menekankan bahwa DAKEL adalah uang rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyoroti penggunaan tanah bekas galian yang hanya dijadikan urugan di pinggiran U-dit tanpa menggunakan sirtu sama sekali. Tindakan ini dinilai sebagai praktik yang tidak profesional dan berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan secara signifikan.
Selain itu, warga juga mempertanyakan proses perencanaan dan pengawasan proyek yang terkesan lemah dan tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Mereka menduga adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek ini, yang menyebabkan kualitas pekerjaan menjadi buruk dan tidak sesuai dengan harapan.
Proyek pemasangan box culvert di Jl. Juwingan Surabaya menjadi contoh nyata betapa pentingnya pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa proyek-proyek serupa di masa depan dilaksanakan dengan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan DAKEL, serta meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, diharapkan DAKEL dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga Surabaya.
Proyek box culvert Jl. Juwingan ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari praktik korupsi. Masyarakat akan terus mengawasi dan mengkritisi setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini, demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
Muhis
dibaca
Posting Komentar